1. Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia
• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.
• Dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
2. Proses Penyusunan Anggaran
Secara garis besar, proses penyusunan anggaran dibagi menjadi dua, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.
a. Dari Atas ke Bawah
Proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Terdapat 5 metode yaitu :
- Metode Kemampuan
- Metode semena-mena
- Metode Persentase Penjualan
- Melihat pesaing
- Pengembalian Investasi
b. Dari Bawah ke Atas
Proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan setelah tujuan selesai disusun. Terdapat 3 metode yaitu :
- Metode Tujuan dan Tugas
- Metode Pengembalian Berkala
- Metode Perhitungan Kuantitatif
3. Perkiraan Penerimaan Negara
a. Penerimaan dalam negeri terdiri dari :
- Pajak Penghasilan (minyak dan gas, non minyak dan gas)
- Pajak Pertambahan Nilai
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun (BPHTB)
- Pajak Lainnya
- Pajak Perdagangan Internasional
- Bea Masuk
- Pajak/Pengutan Ekspor
- Penerimaan Sumber Daya Alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan)
- Bagian Laba BUMN
- PNPB Lainnya
b. Penerimaan Luar Negeri
Penerimaan dari luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau modal proyek ataupun pinjaman keluar negeri. Bisa juga didapatkan dari ekspor barang ataupun dari visa para turis yang datang ke Indonesia.
4. Perkiraan Pengeluaran
Perkiraan pengeluaran Negara dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Pengeluaran rutin Negara merupakan pengeluaran yang selalu ada dan telah terencana sebelumnya, yakni :
- Pengeluaran untuk belanja pegawai
- Pengeluaran untuk belanja barang
- Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
- Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
- Pengeluaran lain-lain
b. Pengeluaran pembangunan merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, yakni :
- Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau lembaga Negara.
- Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah
- Dan juga pengeluaran pembangunan lain-lain
5. Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara
Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu :
a. Penerimaan dalam negeri dari Migas
- Produksi minyak rata-rata per hari
- Harga rata-rata ekspor minyak mentah
b. Penerimaan dalam negeri diluar Migas
- Pajak penghasilan
- Pajak pertambahan nilai
- Bea masuk
- Cukai
- Pajak ekspor
- Pajak bumi dan bangunan
- Bea materai
- Pajak lainnya
- Penerimaan bukan pajak
- Penerimaan dari hasil penjualan BBM
http://desthi-m.blogspot.com/2010/01/proses-penyusunan-anggaran_01.html
http://hendrikgunawan.wordpress.com/2011/05/16/dasar-perhitungan-perkiraan-penerimaan-negara/
Selasa, 05 Juni 2012
Senin, 07 Mei 2012
STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN
1. Struktur Produksi
Gross Domestic Product
(GDP)
adalah penghitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi
aktivitas perekonomian nasionalnya, tapi pada dasarnya GDP mengukur seluruh
volume produksi dari suatu negara secara geografis. GDP artinya mengukur nilai
pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada
dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga
dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk
membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. GDP digunakan untuk
mengukur tingkat kesehatan perekonomian sebuah negara. Tetapi GDP seringkali
dikritik karena tidak mencantumkan transaksi ekonomi pada level bawah.
2. Pendapatan Nasional
a. Pengertian Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional dapat diartikan
sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi,
pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku ekonomi dari
suatu negara dalam waktu tertentu. Pendapatan nasional sering digunakan sebagai
indikator ekonomi dalam hal :
· Menentukan laju tingkat perkembangan atau pertumbuhan
perekonomian suatu negara
· Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai
tujuan pembangunan ekonominya
· Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu
negara dengan negara lainnya
b. Pendapatan
Nasional dengan Pendekatan Produksi (GDP)
Produk
domestik bruto (Gross Domestic Product) yaitu jumlah suatu produk yang berupa
barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah
suatu negara (domestik) selama satu tahun. Barang-barang yang dihasilkan
termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah
yang didapatkan dari GDP bersifat bruto/kotor.
Rumus : Y = {(Q1.P1)+(Q2.P2)+...+(Qn.pN)}
Keterangan :
Y = Pendapatan Nasional (PDB)
Q1 = Jumlah barang ke-1
P1 = Harga barang ke-1
Q2 = Jumlah barang ke-2
P2 = Harga barang ke-2
Qn = Jumlah barang ke-n
Pn = Harga barang ke-n
c. Pendapatan
Nasional dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)
Berdasarkan pendekatan
pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran secara nasional
untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, biasanya
satu tahun. Hasil perhitungannya dinamakan Produk Nasional Bruto (PNB/GNP).
Pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah konsumen (C), produsen (I), pemerintah
(G), dan masyarakat luar negeri (X-M).
Rumus
: GNP/Y = C + I + G + (X-M)
Bila GNP dibagi dengan
jumlah penduduk akan menghasilkan pendapatan per kapita.
d. Pendapatan
Nasional dengan Pendekatan Pendapatan (NI)
Menurut pendekatan
pendapata, pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh
pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada Rumah Tangga Produsen selama
satu tahun. Hasil perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan
ini dinamakan Pendapatan Nasional (PN) atau National Income (NI).
Rumusnya
: PN/Y = r + w + i + p
Keterangan :
r = sewa (rent)
w = upah/gaji (wage)
i = bunga
p = laba (profit)
e. Pendapatan
Nasional yang siap Dibelanjakan
Pendapatan
yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang telah siap
untuk dibelanjakan. Kelebihan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi akan
digunakan sebagai tabungan dan disalurkan menjadi investasi. Nilai Y disposible
berasal dari NI (National Income) setelah ditambah dengan pengeluaran pemerintah
(Subsidi) dan kemudian dikurangi dengan pjak langsung yang telah ditetapkan
pemerintah.
Rumus : Y disposible = NI + Tr – Tx
Keterangan
:
Tr = Subsidi Pemerintah
Tx = Pajak Langsung
f. Pendapatan
Nasional Per Kapita
Pendapatan per kapita
biasanya digunakan sebagai salah satu pilihan terakhir untuk melihat kemajuan
pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dengan
membagi pendapatan nasional (GNP/GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara.
3. Distribusi
Pendapatan Nasional dan Kemiskinan
a. Distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia
Masalah
besar yang dihadapi negara yang sedang berkembang adalah disparitas
(ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya
distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan
awal dari munculnya masalah kemiskinan. Jika membiarkan kedua masalah tersebut
berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan.
Masalah
kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang
berkembang, tapi negara maju pun tidak terlepas dari masalahan ini.
Perbedaannya terletak pada besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka
kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasi yang dipengaruhi
oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka
kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju
menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative
kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu
sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah
ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi
permasalahan bagi dunia internasional.
b. Kemiskinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli
·
Menurut Sallatang
(1986)
Kemiskinan
adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi,
tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.
·
Menurut Esmara
(1986)
Mengartikan
kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk
mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan
dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
·
Menurut Basri (1995)
Kemiskinan
pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah
kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan,
dan lain sebagainya.
·
Menurut Badan Pusat
Statistik (2000)
Kemiskinan
didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320
kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.
·
Poli (1993)
Menggambarkan
kemiskinan sebagai keadaan ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas
kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif,
ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan
bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan
jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan
keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.
·
Bappenas dalam
dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah
kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan
dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan
untuk menjadi miskin.
c. Pertumbuhan dan pemerataan dalam konteks pembangunan
ekonomi Indonesia
Pertumbuhan
ekonomi pada dasarnya merupakan keadaan yang menunjukkan kondisi perekonomian
suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama
periode tertentu. Suatu pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan belum tentu baik
untuk rakyatnya karena adanya masalah dengan pemerataan. Jika suatu negara
mengalami pertumbuhan ekonomi namun tidak diiringi dengan pemerataan maka suatu
negara akan mengalami disparitas/ketimpangan.
Suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan didukung suatu pemerataan dilihat dari suatu investasi yang sehat artinya investasi itu tidak dilakukan hanya dengan terpusat saja melainkan merata ke beberapa daerah dalam suatu negara tersebut, jika dilakukan hanya dengan terpusat ke satu daerah saja, bagaimana daerah lain mau berkembang, tentu saja mereka akan mengalami suatu ketimpangan dan ke sananya akan otomatis berdampak kepada pembangunan di daerah mereka masing-masing.
Suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan didukung suatu pemerataan dilihat dari suatu investasi yang sehat artinya investasi itu tidak dilakukan hanya dengan terpusat saja melainkan merata ke beberapa daerah dalam suatu negara tersebut, jika dilakukan hanya dengan terpusat ke satu daerah saja, bagaimana daerah lain mau berkembang, tentu saja mereka akan mengalami suatu ketimpangan dan ke sananya akan otomatis berdampak kepada pembangunan di daerah mereka masing-masing.