Jumat, 16 Maret 2012

Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Pemerintah hanya sebatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan dan menjaga ketertiban umum. Dengan begitu, kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan  berapa, masalah bagaimana dan untuk siapa barang di produksi, masyarakatlah yang mengatur itu semua.
Macam-macam sistem ekonomi :
1.    Sistem Ekonomi Tradisional
Yaitu sistem yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun temurun.
Ciri-ciri sistem ini :
-      Modal terbatas
-      Masih sangat terikat dengan adanya tradisi
-      Belum mengenali pembagian kerja
-      Transaksi pada umumnya menggunakan barang (barter)

Kelebihan :
-      Terdapat persaingan yang sehat antar individu
-      Tidak ada individualitas
Kekurangan
-      Mutu dari barang yang diproduksi masih rendah
-      Teknologi yang digunakan masih sederhana, sehingga produktivitasnya rendah

2.    Sistem Ekonomi Liberal
Yaitu Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh dalam mengatur mekanisme kegiatan pasar kepada setiap individu untuk bersaing mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sistem ekonomi ini peranan pemilik modal sangat dominan dan pemerintah tidak ikut campur tangan. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

Ciri-ciri sistem ini :
-      Setiap individu bebas untuk memiliki barang dan jasa yang dimilikinya
-      Modal memegang penting dalam kegiatan ekonomi
-      Pemerintah secara tidak langsung mengatur kehidupan ekonomi

Kelebihan :
-      Memunculkan rasa persaingan untuk maju
-      Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena jika bermutu rendah maka barang tidak akan laku dijual
-      Produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat
Kekurangan :
-      Munculnya monopoli yang merugikan rakyat
-      Cenderung eksploitasi terhadap buruh oleh para pemilik modal

3.    Sistem Perekonomian terpusat
Yaitu sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi.

Ciri-ciri sistem ini :
-      Semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh negara
-      Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah
-      Hak milik perorangan tidak diakui

Kelebihan :
-      Pemerintah mengatur distribusi barang
-      Kemakmuran masyarakat terjamin
-      Jarang terjadi krisis ekonomi
Kekurangan :
-      Sering terjadi monopoli yang merugikan rakyat
-      Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya
-      Tidak ada kebebasan individu dalam berusaha

4.    Sistem Ekonomi Campuran
Yaitu gabungan antara sistem ekonomi liberal dengan komando. Dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi untuk memecahkan masalah perekonomian.

Ciri-ciri sistem ini :
-      Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat
-      Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah
-      Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang
-      Pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi

Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru
Awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amat buruk karena disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi karena pada saat itu dan indonesia menggunakan 3 mata uang, yaitu  mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies atau pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Dengan banyaknya jumlah uang yang beredar, akan mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Perkembangan Sistem Ekonomi Demokrasi Liberal
Perekonomian ini diserahkan kepada pasar sesuai teori-teori klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama dengan pengusaha Cina. Dan pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa usaha yang perlu dilakukan, yaitu :
  1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
  2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan dalam negeri dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan asing dengan membatasi impor barang tertentu. Tetapi usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha asing.
  3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU NO.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral.
  4. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha asing diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
  5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Indonesia sangat menentang dengan adanya :
  1. Free Fight Liberalism, yaitu adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga dapat memicu eksploitasi kaum ekonomi yang lemah.
  2. Etatisme (ekonomi komando), yaitu  keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
  3. Monopoli, yaitu suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.

Perkembangan Sistem Ekonomi Setelah Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha asing, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Kebijakan ekonomi diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Tetapi dampak negatifnya yaitu kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin terasa, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.


Sumber :