Senin, 07 Mei 2012

STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN


1.    Struktur Produksi
Gross Domestic Product (GDP) adalah penghitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, tapi pada dasarnya GDP mengukur seluruh volume produksi dari suatu negara secara geografis. GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. GDP digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perekonomian sebuah negara. Tetapi GDP seringkali dikritik karena tidak mencantumkan transaksi ekonomi pada level bawah.

2.    Pendapatan Nasional
a.    Pengertian Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku ekonomi dari suatu negara dalam waktu tertentu. Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :
· Menentukan laju tingkat perkembangan atau pertumbuhan perekonomian suatu negara
· Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
· Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya

b.    Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Produksi (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) yaitu jumlah suatu produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP bersifat bruto/kotor.

Rumus :  Y = {(Q1.P1)+(Q2.P2)+...+(Qn.pN)} 
Keterangan :
Y             = Pendapatan Nasional (PDB)
Q1          = Jumlah barang ke-1
P1           = Harga barang ke-1
Q2          = Jumlah barang ke-2
P2           = Harga barang ke-2
Qn          = Jumlah barang ke-n
Pn           = Harga barang ke-n

c.    Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)
Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, biasanya satu tahun. Hasil perhitungannya dinamakan Produk Nasional Bruto (PNB/GNP). Pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah konsumen (C), produsen (I), pemerintah (G), dan masyarakat luar negeri (X-M).

Rumus : GNP/Y = C + I + G + (X-M)

Bila GNP dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan pendapatan per kapita.

d.    Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pendapatan (NI)
Menurut pendekatan pendapata, pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada Rumah Tangga Produsen selama satu tahun. Hasil perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan ini dinamakan Pendapatan Nasional (PN) atau National Income (NI).

Rumusnya : PN/Y =  r + w + i + p 
Keterangan :
r    = sewa (rent)
w  = upah/gaji (wage)
i    = bunga
p   = laba (profit)

e.    Pendapatan Nasional yang siap Dibelanjakan
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang telah siap untuk dibelanjakan. Kelebihan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi akan digunakan sebagai tabungan dan disalurkan menjadi investasi. Nilai Y disposible berasal dari NI (National Income) setelah ditambah dengan pengeluaran pemerintah (Subsidi) dan kemudian dikurangi dengan pjak langsung yang telah ditetapkan pemerintah.

Rumus : Y disposible = NI + Tr – Tx
Keterangan :
Tr           = Subsidi Pemerintah
Tx           = Pajak Langsung

f.     Pendapatan Nasional Per Kapita
Pendapatan per kapita biasanya digunakan sebagai salah satu pilihan terakhir untuk melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi pendapatan nasional (GNP/GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara.

3.    Distribusi Pendapatan Nasional dan Kemiskinan
a.    Distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia
Masalah besar yang dihadapi negara yang sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Jika membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, tapi negara maju pun tidak terlepas dari masalahan ini. Perbedaannya terletak pada besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasi yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.

b.    Kemiskinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli

·         Menurut Sallatang (1986)
Kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.
·         Menurut Esmara (1986)
Mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
·         Menurut Basri (1995)
Kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.
·         Menurut Badan Pusat Statistik (2000)
Kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.
·         Poli (1993)
Menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.
·         Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin.

c.    Pertumbuhan dan pemerataan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan keadaan yang menunjukkan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan belum tentu baik untuk rakyatnya karena adanya masalah dengan pemerataan. Jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi namun tidak diiringi dengan pemerataan maka suatu negara akan mengalami disparitas/ketimpangan.
Suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan didukung suatu pemerataan dilihat dari suatu investasi yang sehat artinya investasi itu tidak dilakukan hanya dengan terpusat saja melainkan merata ke beberapa daerah dalam suatu negara tersebut, jika dilakukan hanya dengan terpusat ke satu daerah saja, bagaimana daerah lain mau berkembang, tentu saja mereka akan mengalami suatu ketimpangan dan ke sananya akan otomatis berdampak kepada pembangunan di daerah mereka masing-masing.